Pemerintah Indonesia Harus Bayar Rp278 Miliar Karena Terlambat Membayar Sewa Satelit


#1

Indonesia memang telah terpilih sebagai Anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB untuk tahun 2019 mendatang tapi masalahnya ternyata Indonesia tak mampu untuk membayar satelit komunikasi L-Band yang dimana satelit tersebut digunakan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan.

Pemerintah Indonesia didenda sebesar USD 20 juta kepada perusahaan Avanti, yaitu salah satu perusahaan satelit asal inggris. Hal ini karena Indonesia terlambat dalam melakukan pembayaran pada penyewaan satelit yang dipinjam.

Sebelumnya Indonesia melalui Kementrian Pertahanan meminjam satelit Artemis milik Avanti pada November 2016 lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hilangnya hak spektrum L-band pada 123 dereajat sebelah timur orbit Bumi. yang dimana posisi tersebut merupakan posisi Garuda 1 (satelit Indonesia yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2015)

Indonesia telah setuju untuk membayar pimaman satelit Avanti tersebut sebesar USD 30 Juta. namun pemerintah berhenti membayar setelah memberikan Avanti uang sebesar USD 13,2 juta.

Setelah tidak membayar berbulan-bulan, Akhirnya perusahaan Avanti pun membawa pihak Kementrian Pertahanan untuk menempuh jalur arbitrase pada Agustus 2017. Dan setelah 2 bulan kemudian, Indonesia masih tak dapat melunasi utangnya, Akhirnya Avanti menyetop Artemis dalam mengorbit Bumi.

Panel Arbitrator Inggris meminta pihak Kemenhan untuk membayar uang senilai 20 juta kepada Avanti, dan 31 Juli adalah menjadi batas akhir bagi lembaga tersebut untuk melunasi utang tersebut.

Kalian mungkin berpikir, kenapa sih Kemenhan nggak bayar aja utang tersebut. Ternyata lembaga tersebut mengaku tidak memilki uang untuk melunasi utangnya.

Ini mempunyai dampak yang sangat buruk dimana Indonesia bisa sangat berpotensi untuk kehilangan jatah satelit L-Band. Dan kemampuan pertahanan nasional pun menjadi taruhannya. Karena fungsi satelit L-Band sering digunakan untuk mengkoneksikan kapal-kapal di laut.